Dokumentasi oleh: PMII Komisariat UIN Walisongo
Psikes.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Walisongo Semarang menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Jateng Kelam, Polri Makin Suram” pada Selasa, 24 Februari 2026 pukul 15.00 WIB di Pertigaan Revolusi Jerakah, Semarang. Aksi ini menjadi bentuk respons atas polemik kebijakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah serta krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian pasca kasus pembunuhan Arianto Tawakal oleh oknum Brigade Mobil (Brimob).
Aksi
yang mengusung tagline “Evaluasi Total Ahmad Luthfi, Copot Listyo Sigit
Prabowo” ini menyoroti dua isu besar: kebijakan fiskal daerah dan krisis
moral aparat penegak hukum.
Dari
Pajak ke Peluru
Dalam
kajian yang disampaikan massa aksi, pajak sebagai fondasi pembiayaan negara
seharusnya berjalan beriringan dengan legitimasi dan kepercayaan publik. Namun,
perubahan skema pajak kendaraan bermotor pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
memunculkan keresahan di tengah masyarakat Jawa Tengah. Meski pemerintah
menyatakan tidak ada kenaikan tarif, masyarakat merasakan beban yang lebih
berat akibat skema opsen dan berakhirnya program keringanan sebelumnya.
Di
sisi lain, publik juga diguncang kasus pembunuhan Arianto Tawakal yang
melibatkan oknum Brimob di bawah institusi Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Peristiwa tersebut dinilai mencederai rasa keadilan dan memperdalam
krisis moral aparat.
Bagi PMII, persoalan pajak dan kekerasan aparat tidak berdiri sendiri. Kepatuhan fiskal lahir dari kepercayaan. Ketika negara menuntut warga patuh membayar pajak, maka negara juga wajib menjamin perlindungan dan keadilan hukum. Jika aparat yang seharusnya melindungi justru melakukan kekerasan, maka legitimasi negara dipertanyakan. Narasi “Jateng Kelam” dalam aksi ini disebut sebagai simbol kekecewaan terhadap relasi kuasa yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Sikap
PMII terhadap Institusi Kepolisian
Ketua
Komisariat PMII UIN Walisongo Semarang, M. Yusrul Rizanul Muna, dalam wawancara
di sela aksi menyampaikan kritik keras terhadap kondisi kepolisian saat ini.
Menurutnya,
secara normatif kepolisian memiliki mandat untuk melayani, mengayomi, dan
melindungi masyarakat. Namun berbagai kasus kekerasan yang terjadi di sejumlah
daerah memperlihatkan adanya penyimpangan dari mandat tersebut.
Ia menyinggung kasus di Tual, Maluku, serta sejumlah tindakan represif aparat di Semarang yang hingga kini belum sepenuhnya menemukan kejelasan hukum. Puncaknya adalah kasus pembunuhan Arianto Tawakal oleh oknum Brimob yang memicu keresahan publik. “Saya sangat menyesal. Institusi kepolisian seharusnya melindungi masyarakat, bukan malah menjadi pelaku kekerasan. Ini menjadi pukulan moral bagi negara,” ujarnya.
Reformasi
Total Polri
PMII menilai bahwa reformasi kepolisian tidak cukup dilakukan secara parsial. Reformasi total dimaknai sebagai perombakan sistemik, termasuk evaluasi regulasi, pengawasan internal, serta penegakan hukum yang transparan terhadap aparat yang melanggar. Bagi PMII, reformasi bukan sekadar slogan, melainkan upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Seruan
kepada Masyarakat
Dalam pernyataan penutupnya, Ketua Komisariat mengajak masyarakat untuk tidak apatis terhadap isu sosial dan politik. “Segala kondisi yang terjadi hari ini tidak terlepas dari keputusan politik. Tidak mungkin hanya mahasiswa yang bergerak. Perlu partisipasi aktif masyarakat untuk merespons isu-isu hari ini,” tegasnya.
Aksi
berlangsung dengan penyampaian orasi, pembacaan sumpah mahasiswa, pembacaan pernyataan sikap, berbagi takjil, serta
pengawalan aparat keamanan. Hingga aksi berakhir, massa menyatakan komitmennya
untuk terus mengawal isu ini sebagai bagian dari perjuangan moral dan sosial.
PMII
menegaskan bahwa kepatuhan rakyat tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab
negara. Ketika pajak ditagih, keadilan pun harus ditegakkan.
Reporter
: Nailah Najma Ramadhani
Redaktur
: Kuni Zahidah AB.
Tim Jurnalis
Biro Kajian dan Gerakan
PMII Rayon Psikologi dan Kesehatan
Komisariat UIN Walisongo Semarang